Sultraindependen.com, Kendari — Laju inflasi tahunan Sulawaesi Tenggara di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto, mampu ditekan. Ketika di awal dilantik sebagai Pj Gubernur Sultra, September 2023 silam, inflasi Sultra berada di angka 3,46 persen atau tertinggi kedua nasional. Kemudian di Oktober 2203 turun ke angka 3,14 persen serta November terkoreksi jadi 2,87 persen.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sultra di bawah kendali pj Gubernur awal 2024 ini, inflasi Sultra kembali mengalami penurunan. Saat ini inflasi menjadi 2,58 persen atau berada pada peringkat ke-14 terendah secara nasional yang mencatat angka inflasi 2,61 persen.
“Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual jika angka inflasi Sultrra yang terdiri dari 17 kabpaten/kota hanya berpatoikan pada kota baubau dan kota kendari. karena perhitngan inflkasi selama ini yang dinilai pemerintah pusat hanya berpatokan pada angka statistik yang fokus di Kota Baubau dan kota Kendari,” kata pj Gubernur.
Mantan Kapolda Sultra ini berpanangan bahwa inflasi di era otonomi daerah ini harusnya melibatkan seluruh kabupaten/kota.
“Tugas pemerintah pada dasarnya menjembtani dan mengkordnasikan antar pemerontah kabupaten/kota, serta antara pemerintrah pusat dan (BI, BPS, Bulog, Badan pangan Nasional) dan pemerintah kabupaten/kota, begitu pula terkait inflasi,” katanya.
Menurut dia, langkah awal yang dilakukan Pemprov Sultra antara lain adalah melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan semua pemangku kepentingan. Ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) November 2023 silam termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Bank Indonesia (BI), Perwakilan Sultra serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sultra.
Setelah melakukan koordinasi dambil beberapa solusi seperti politik anggaran pengendalian inflasi yang dikonstruksikan mulai dalam APBD 2023 dan APBD 2024.
“Ada 7 langkah konkret yang dilaksanakan Pemprov. Setiap minggunya dilakukan analisis dan evaluasi guna memastikan pencapaian dan perbaikan dari kekurangan dan memutuskan solusinya. Serta menentukan strategi atas kendala di lapangan,” kata Andap.
Adapun 7 langkah yang dilakukan adalah. Pertama, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan 17 kabupaten/kota untuk penyusunan pengendalian inflasi. Kedua, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 17 kabupaten/kota di Sultra. Ketiga, Gerakan Satgas Pangan secara masif untuk operasi pasar guna cek ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya dan pengawasan terhadap praktek monopoli harga.
Langkah keempat yaitu, penyaluran bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bekerjasama Bulog. Kelima, penanaman 2.738.485 bibit sayur mayur untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra yang juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
Sedangkan langkah keenam adalah, penyaluran bantuan sarana prasarana dan pengembangan teknologi pertanian guna peningkatan produksi pangan. Dan langkah ketujuh, subsidi silang anggaran untuk komoditas angkutan udara yang menyumbang 0,48 persen andil inflasi.
Ketujuh langkah di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi materi komitmen yang ditanda tangani bersama antara Pj Gubernur, bupati/walikota dan stakeholder terkait untuk penanganan laju inflasi di Sultra.
Salah satu terobosan penting yang dilakukan Pj Gubernur adalah upaya reproduksi data yang akurat sebagai data dasar pembangunan Sultra. Termasuk sebagai upaya menghadirkan basis data analisis inflasi yang akurat, aktual dan relevan. Bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Haluoleo, Universitas 10 November, dan Universitas Muhammadiyah Kendari, tanggal 10 januari 2024. Pemprov Sultra melakukan kick-off daa desa/kelurahan Presisi di kabupaten Kolaka Utara.(has)
