Gubernur Sultra: Saya Ingin Pastikan, Tidak
Ada Diskriminasi Dalam Pemerintahan Ini
’’Sejak saya dan pak Hugua dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030 oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025 lalu, kami komitmen menjalankan amanah yang dititipkan masyarakat Sultra. Saya ingin pastikan bahwa tak ada diskriminasi dalam pemerintahan ini. Semua elemen masyarakat harus bersatu membangun Sultra yang lebih baik.’’
Demikian diungkapkan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., didampingi Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, usai menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sabtu, (1/3).
Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat menghilangkan sekat yang dapat menghambat pembangunan.
’’Kita harus hargai pemimpin terdahulu. Mereka telah membawa arah yang lebih baik dan saya bersama Pak Hugua akan bekerja sekuat tenaga untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,’’ tegas mantan Pangdam XIV Hasanuddin ini.
Andi Sumangerukka juga tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 H/2025 M kepada seluruh masyarakat Muslim di Sultra. Dia menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen pemerintah menjalankan amanah masyarakat dengan penuh integritas dan dedikasi.
Kegiatan ini dihadiri beberapa pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Diantaranya Anggota DPR RI Komisi XIII Ali Mazi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, Danrem 143/HO Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kejati Sultra Dr. Hendro Dewanto, Kapengti Sultra Roki Panjaitan, Danlanal Kolonel Laut Adam Tjahja, Danlanud Kolonel Pnb Lilik Eko Susanto, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. Nampak pula mantan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, Ketua Tim Pengendali dan Ketua Asistensi Quick Win ASR-Hugua Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, tokoh adat dari berbagai etnis di Sulawesi Tenggara.
Gubernur menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kementerian dan Pemerintah.
Adapun tujuan penandatanganan pakta integritas ini antara lain adalah meliputi, pertama meningkatkan integritas, akuntabilitas dan prestasi aparatur. Kedua, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aparatur. Ketiga, menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Keempat, mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.
Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab. ’’Seperti pesan Pak Prabowo, jangan khianati mandat rakyat. Mari kita bekerja sekuat tenaga dengan kemampuan dan kewenangan yang ada demi membawa Sultra lebih maju,’’ tegasnya.
Beliau juga menegaskan bahwa kerja sama semua pihak, termasuk para kepala dinas dan pegawai di seluruh tingkatan, sangatlah penting. ’’Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menyatukan pikiran, hati dan kekuatan untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik,’’ pungkasnya.(has)
