Hugua: APBD Bukan Untuk Proyek Elit, Tetapi
Untuk Mengangkat Kehidupan Masyarakat Kecil
’’Transformasi dari E-Katalog versi 5 ke versi 6 merupakan lompatan penting yang mencerminkan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan arahan yang wajib ditindaklanjuti hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Tenggara.’’ Demikian ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., dalam sambutannya ketika membuka Sosialisasi Transformasi Digital untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri melalui E-Katalog Versi 6.0 di salah satu Hotel di Kendari, Selasa (29/4).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Direktur BenQ Indonesia beserta tim. Ada juga dari Departemen Manajemen PT Datascrip, Business Development Manager BenQ Indonesia, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode tersebut menjelaskan, peluncuran E-Katalog versi 6.0 merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia yang tercermin dalam Asta Cita. Khususnya cita ketujuh mengenai reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Menurutnya, sistem baru ini lebih transparan karena mewajibkan pembayaran dilakukan hanya setelah barang benar-benar diterima. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya berdasarkan dokumen administratif.
’’Ini adalah bentuk kontrol nyata. Digitalisasi ini hadir bukan sekadar teknologi, tapi komitmen kita untuk menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah,’’ tegas mantan anggota DPR-RI asal Sultra tersebut.
Hugua juga mengajak seluruh Kepala OPD untuk memiliki niat tulus dalam bekerja demi rakyat. Menurutnya, sebaik apa pun sistem yang diterapkan, tidak akan berdampak positif jika tak didukung integritas para pelaksana kebijakan.
’’APBD bukan untuk proyek elit, tapi untuk mengangkat kehidupan masyarakat kecil. Niat di dalam hati para kepala OPD akan menentukan arah dan hasil pembangunan Sultra ke depan,’’ tegas mantan Ketua PDIP Sultra ini.
Hugua juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 dan Nomor 20 Tahun 2023, serta pemahaman terhadap tiga komponen dasar dalam sistem bernegara: rakyat, wilayah, dan sumber daya.
Dia juga menyoroti tiga nilai utama yang harus dipegang setiap OPD, yaitu: pertama, Disiplin dalam mengelola anggaran dan tanggung jawab; kedua, Integritas – bekerja secara akuntabel, terukur, efisien dan toleran; ketiga, Adaptif – mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan sistem pengadaan digital.
“Kita tidak butuh hanya orang pintar, tapi orang yang mampu bekerja sama, punya toleransi, dan mampu menjaga integritas. Tugas saya sebagai Wakil Gubernur adalah memastikan sistem ini dijalankan dengan hati yang bersih,’’ kata Hugua.(has)
