Sultraindependen.com, Kendari — Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar kementerian dalam negeri (Kemendagri) setiap pekan, kembali digelar Senin (19/2). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ikut dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia tersebut dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait. Diantaranya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Direktur Serealia Tanaman Pangan Moh. Ismail Wahab, Kabid Pengadaan CPP Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Wakasatgas Pangan Polri, Direktur Pertimbangan Hukum dan Mabes TNI.
Sementara dari Jajaran Pemprov Sultra ikut dihadiri oleh Perwakilan BI, Sekdis ESDM, Kabid Perkebunan dan Hortikultura, Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Balai Karantina serta Pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali agar seluruh stakeholders terkait fokus mengendalikan inflasi. “Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sama-sama dengar. Pertama kita sampaikan ke pimpinan, Kedua kita laksanakan”, ujar Tomsi Tohir.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024. Secara umum, komoditas yang paling sering menyumbang andil inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar dan daging ayam ras.
Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13 dan 15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) Februari 2024, 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH Tertinggi diantaranya Bitung di Prov. Sulawesi Utara yakni -7,60 persen, Barito Utara di Prov. Kalteng yakni -6,44 persen, Mamberamo Tengah di Prov. Papua Pegunungan yakni -6,55 persen, Minahasa Tenggara di Prov. Sulawesi Utara yakni -6,51 persen, Minahasa di prov. Sulawesi Utara yakni -5,79 persen, Poso di Prov. Sulawesi Tengah yakni -5,73 persen, Alor di Prov. NTT yakni -5,71 persen, Soppeng di Prov. Sulawesi Selatan -5,62 persen, Bolaang Mongondow di Prov. Sulawesi Utara yakni -5,15 persen dan Muna di Prov. Sulawesi Tenggara yakni -4,60 persen.
’’Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-3 Februari terus naik dibandingkan pada Minggu ke-1 dan Minggu ke-2 Februari,’’ jelas Pudji Ismartini.
Adapun komoditas yang mempengaruhi perubahan IPH yakni cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, beras, daging ayam ras dan gula pasir mengalami kenaikan harga di sejumlah Kab/Kota.(has)
