Dinas Ketapang Sultra Bakal Gelar GPM di Buton, Butur dan Baubau
Sultraindependen, Kendari— Rapat koordinasi (Rakor) Pengedalian Inflasi yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap awal pekan, kembali digelar Senin, (18/3). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut dalam Rakor yang berlangsung melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia tersebut dipimpin langsung Mendagri RI, Tito Karnavian dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait. Diantaranya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dr. Andriko Noto Susanto, Dirjen Hortikultura Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, Kasatgas Pangan Polri, Jamdatun RI.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, Perwakilan BPS, BI, Bulog, Balai Karantina dan penjabat terkait.
Dalam arahannya Mendagri, mengatakan masalah inflasi harus jadi atensi, karena sangat penting menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. ’’Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen dan diakui dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,’’ ungkapnya.
Tito menambahkan, inflasi di bulan Februari 2,75% (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y). “Adanya Pemilu dan libur panjang menjadi penyebab transportasi banyak yang libur, itu salah satu yang mempengaruhi inflasi kita naik,” ujarnya.
Mendagri menyebut, adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli. ’’Karena seandainya harga naik sementara daya beli kecil dan tidak meningkat, itu juga akan memberatkan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial, prakerja,’’ ungkapnya.
Selain itu, kondisi inflasi Per-Provinsi (y-o-y) khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara diangka 2,90 persen dan indeks perkembangan harga (IPH) pada Minggu ke-2 Maret tahun 2024 berada diangka 3,64 persen.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komponen bergejolak Februari 2024 memberikan andil relatif besar dibandingkan komponen lainnya. ’’Waspada inflasi komponen harga bergejolak yang berpotensi berlanjut pada Maret 2024 sebagai dampak kenaikan demand pada momen Ramadan,’’ ujarnya.
Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Luar Pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPH 10,64%. ’’Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah,” sebutnya.
Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Minggu kedua Maret yakni telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan beras mengalami sedikit penurunan diberbagai wilayah.
Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang Sultra menyampaikan bahwa indeks perkembangan harga di Sultra pada Minggu ke-2 Maret berada diurutan ke-11 dengan angka 3,64 persen. “Kembali sedikit naik dan dipicu oleh beberapa Kabupaten yang minggu ke-2 ini, IPH cukup tinggi antara lain Muna Barat 6,97 persen, Muna 6,345 persen, Kolaka Timur 5,129 persen dan Bombana 4,416 persen,’’ ungkapnya.
Selain itu, inflasi year-on-year, Month to month dan Indeks Perkembangan Harga dipicu komoditas rata-rata beras, telur ayam ras, minyak goreng. ’’Jadi menghadapi Ramadhan dan persiapan idul Fitri pasti komoditas itulah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya,’’ ujarnya.
Gerakan Pangan Murah (GPM), melalui Dinas Ketahanan Pangan membuka GPM di halaman kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi yang mengadakan kegiatan bazar selama 3 hari kemudian besok Dinas Ketahanan juga melakukan gerakan pangan murah di Kabupaten Buton selama 3 hari, selesai kabupaten Buton dilanjutkan di Buton Utara karena harga beras tertinggi ada di Butur dan GPM di Kota Bau-bau.
Kemudian diawal April akan melakukan gerakan pangan murah serentak secara nasional yang anggaran dari Dinas Ketahanan Pangan di seluruh 17 kab/kota.(has)
