214 Daerah Diminta Tangani Inflasi Secara Konkret
Sultraindependen, Kendari,— Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang membahas persoalan Pengendalian Inflasi di daerah kembali digelar, Senin (25/3). Rakor yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian, dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, dengan narasumber dari Kementerian atau Lembaga terkait. Diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto. Kemudian Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Hortikultura, Andi Muhammad Idil Fitri, Sesjamdatun RI, Kasatgas Pangan Polri dan Mabes TNI.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir mengimbau kepada 214 Pemerintah Daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi, agar segera melaksanakannya dengan maksimal sesuai arahan Mendagri. Selain itu, ada enam upaya konkrit Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan inflasi yakni : Pertama melaksanakan operasi pasar murah; Kedua melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; Ketiga kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; Keempat gerakan menanam; Kelima merealisasikan BTT; dan Keenam dukungan transportasi dari APBD.
“Kami juga imbau agar operasi pasar murah benar-benar dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan dilaksanakan terus menerus supaya berdampak” ungkap Irjen.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, kelompok yang biasanya menyumbang andil inflasi pada momen Ramadhan dan Idulfitri adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. “Minyak goreng, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih perlu diwaspadai mengalami kenaikan harga,” ucapnya.
Dia menambahkan, secara nasional, perkembangan harga di Minggu ketiga Maret cenderung stabil, ditunjukkan dari relatif tidak berubahnya jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan/penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
“Berdasarkan pemantauan harga Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) pada Minggu kedua Maret 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang perlu diwaspadai karena adanya kenaikan harga di sebagian besar wilayah adalah telur ayam ras dan daging ayam ras. Harga beras selama tiga minggu di bulan Maret cenderung stabil, namun jika dibanding bulan Februari masih lebih tinggi sekitar 3 persen,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa harga gabah kering panen tingkat petani, di beberapa daerah sentral produsen yakni gabah kering panen berkisar Rp 6.620/kg, beras premium Rp 16.350/kg dan beras medium berkisar Rp 14.340/kg.
Adapun hasil pemantauan pasokan dan harga pangan Minggu Ketiga Maret 2024 yakni: Pertama beras SPHP tersedia di sebagian besar lokasi pemantauan baik pasar tradisional maupun ritel modern; Kedua trend harga beras medium cenderung sudah mulai mengalami penurunan seiring dengan sudah masuknya musim panen di lokasi sentra produksi; Ketiga beras premium di ritel modern dengan harga penjualan di atas relaksasi relaksasi HET.
Keempat komoditas yang mengalami kenaikan harga pada masa HBKN yakni bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, gula konsumsi dan komoditas yang mengalami penurunan harga yakni beras, CRM, CMK, bawang merah.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Staf Ahli Madya BPS, Balai Karantina, Satgas Pangan Polda, dan Dinas terkait.(has)
