Sultraindependen.com, Kendari — Adanya potensi bencana menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) 14 Februari 2024, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Untuk itu bertempat di ruang pola kantor Gubernur Sultra (1/2) dilaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral. Rakor dilaksanakan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang aman, lancar dan kondusif.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan Rakor bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, lancar, dan kondusif.
“Harus dingat bahwa dalam kurun waktu 13 hari ke depan, kita akan melaksanakan Pemilu tahun 2024. Saya minta segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-Rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ungkap Andap.
Menurut mantan Kapolda Sultra ini, koordinasi antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi resiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.
“Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal. Kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh instansi terkait dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024,” tegas Andap.
Sementara itu, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengapresiasi Pj Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
“Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan UU 31/2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG,” ungkapnya.
Ia menyampaikan saat ini BMKG memiliki 198 ‘weather station’ dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. “Untuk itu kami akan terus ‘update’ peringatan dini cuaca di Sultra,” pungkasnya, seperti release dari Dinas Kominfo Sultra yang diterima redaksi sultraindependen.com.
Rakor yang diinisiasi Pj Gubernur Sultra itu dihadiri Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG yang hadir secara virtual, Forkopimda Tk I, Sekda Sultra, Bupati/Walikota se-Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda Tk II, Ka stasiun meteorologi Kendari, Ka stasiun klimatologi Sultra, Ka stasiun geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra. (has/adv)
