Sekda Sultra Buka Rakor Satgas Ketapang
Sultraindependen, Kendari,-- Dalam upaya stabilitasasi dan harga pangan, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan pangan (Ketapang) Sultra menggelar rapat koordinasi (Rakor). Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Prov. Sultra), Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D, di Kendari, Senin (25/3).Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Sultra Aristos dalam laporannya sebagai ketua panitia mengatakan, Rakor Satgas Ketahanan Pangan ini bertujuan melaksanakan pengawasan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta peran Satgas Ketahanan Pangan dalam pengendalian inflasi daerah.
Dengan adanya beberapa komoditas yang terus mengalami kenaikan secara fluktuatif khususnya pada hari besar keagamaan nasional, hal ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Terkhusus masyarakat yang kurang mampu dan rentan rawan pangan. Sehingga diperlukan solusi yang tepat.
Menurut dia, menghadirkan dua orang Narasumber pada Taklshow serta pada akhirnya bisa mendapatkan rekomendasi hasil Rakor juga akan dirangkai kesepakatan bersama anatar Kepala Dinas Ketapang Provinsi dengan Kepala Dinas Ketapang Kab/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dana dekonsentrasi tahun 2024.
.
Sementara itu, Sekda Sultra dalam arahannya menguutip hasil Rakor Inflasi dengan Mendagri yang menyebutkan beberapa daerah yang tinggi IPHnya termasuk Muna Barat untuk segera melakukan intervensi secepatnya. Karena sudah di Warning dari Mendagri, dan bagi daerah yang tidak terlalu tinggi harus tetap antisipasi.
.
‘’Insya Allah hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 atas inisiatif Bapak Pj. Gubernur Sultra akan digelar Rapat Koordinasi. Dinas Pertanian dan BMKG akan membawakan materi yang nantinya bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur. Kemudian, Rapat Koordinasi pada hari ini merupakan salah satu upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan khususnya di Sultra,’’ kata mantan Kadis Dikbud Sultra ini.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, tentu kenaikan harga pangan ini banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1.Fluktuasi harga di tingkat global, 2.Kondisi cuaca yang ekstrim, 3.Bencana alam, 4.Keterbatasan infrastruktur, 5.Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi.
‘’Melalui Rakor ini saya berharap kita dapat mengikuti dengan baik agar agar dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, terwujudnya sinergitas berkoordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Kedua, nantinya ada langkah yang tersusun dengan terencana terhadap berbagai tantangan dan juga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Sultra. Ketiga, terlaksananya program dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Sultra,’’ jelasnya.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus utama dalam Rakor ini antara lain: 1.Penguatan system informasi dan monitoring harga pangan. 2.Rumusan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kenaikan harga pangan 3.Penjaminan kualitas dan keamanan pangan, 4.Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan. 5.Penguatan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait.
Sekda Sultra juga meningatkan kembali sesuai arahan Pj. Gubernur agar kita sedang tiasa menjadikan rujukan atau kita atensi untuk ditindaklanjuti yaitu:
Pertama, Koordinasi intens Forkopimda dan pengelola saluran informasi. Kedua, Buat Prognosa pangan. Ketiga, Pantau komonitas penyumbang inflasi
Keempat, Koordinasi dengan Bulog tentang ketersediaan beras, dan Kelima, Pastikan ankutan arus distribusi kebutuhan pangan berjalan lancar.
Beberapa poin penting yang di tekankan oleh Pj. Gubernur yaitu: 1. Melakukan mitigasi terhadap cuaca dan iklim yang ada di Sultra. 2.Musim puncak penghujan akan terjadi pada bulan April-Mei 2024 dan puncak musim kemarau diperkirahkan terjadi pada bulan Juli-September 2024. 3.Gunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT), tidak usah ragu asal tepat sasaran dan ada dasar hukumnya. 4.Lakukan percepatan musim tanam melalui pertanaman yang dipercepat 14 hari setelah panen harus menanam. 5.Satgas Ketahanan Pangan dan TPID harus turun lapangan, identifikasi masalah apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan, segera mengambil langkah antisipasi terhadap komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi.
Selesai dibuka kegiatan, dilanjutkan paparan materi dari Kadis Ketapang Prov. Sultra, Ir. Ari Sismanto, perkembangan IPH Kab/Kota pada Minggu pertama sampai minggu ke-4.Maret 2024 yaitu: Muna Barat, Muna, Kolaka Timur, Buton Utara, Buton Tengah, Bombana, Buton dan Konawe Utara.
Talkshow dari 2 (dua) narasumber yaitu: pertama, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan oleh Dr. La Ode Muh. Rusdin Jaya, S.IP.,M.Si yang membahas Langkah Mitigasi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Kedua, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sultra, Ir. Hj. Siti Mardati Saing, M.M dengan materi Pencapaian kegiatan operasional Perum Bulog wilayah Sultra Tahun 2024.
Setelah paparan dari 3 (tiga) Narasumber dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dan peserta dari Kadis Ketapang Kab/Kota. Diakhiri penandatanganan Kesepakatan Bersama atau MoU berupa dana dekonsentrasi antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov.Sultra dan 17 Kab/Kota se-Sultra.
Hadir dalam Rakor tersebut, Forkopimda Sultra atau yang diwakili, Asisten II Setda Sultra, Kepala Bulog Sultra, Kadis Ketapang Sultra, Kadis Kominfo Sultra, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kadis Perhubungan Sultra, Kadis Koperasi dan UMKM Sultra dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov.Sultra, Staf Ahli Madya BPS, Tim Satgas Ketahanan Pangan Prov. Sultra, Kadis Ketapang Kab/Kota se-Sultra, Balai Karantina Sultra, Satgas Pangan Polda, Korem 143 Halu Oleo, Perwakilan Tim TPID Sultra dan pejabat terkait.(has)
