Studi Tiru Manajemen Kepegawaian Kemenkumham Dibuka Pj Gubernur
Sultraindependen, Kendari--- Dalam rangka perbaikan dan transformasi mekanisme kerja di Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, digelar kegiatan Studi Tiru Manajemen Kepegawaian Kemenkumham RI. Kegiatan yang dirangkai dengan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Lapor Zakat ini dibuka Pj. Gubernur Sultra Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H, di ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (26/3).Dalam sambutannya Andap Budhi Revianto mengatakan, dalam tata kelola pengadaan CASN yang terdiri dari CPNS dan PPPK, sehingga dilaksanakan SCR Transparan dan Akuntabel. Pertama, Perhitungan REN Kebutuhan Formasi, Kedua Validitas dan lengkapi administrasi, Ketiga Proses Rekruitmen Pengadaan CASN, Keempat Pengangkatan CASN dan Kelima, Pengembangan ASN Kompetensi (Diklat) dan Karir, hingga di dalam penetapan kebutuhan ASN harus objektif, harus sesuai kondisi eksisting dan kebutuhan SDM.
Menurutnya, Kemenkumham telah menerapkan manajemen talenta sebagai implementasi sistem merit yakni manajemen ASN berdasar kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar untuk mencetak kader pimpinan dan sumber daya manusia yang berkualitas.
’’Mulai saat ini dan ke depannya, tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer (sesuai esensi dari UU 20/2023 dan PP 49/2018) dan honor tenaga honorer tunggu surat dari Menpan-RB tentang pengesahan pembayaran,’’ ujarnya.
Adapun atensi dalam mekanisme pengadaan CPNS dan PPPK, sebagai catatan. Pertama, penyusunan PPPK agar diselesaikan dengan baik sesuai masa pengabdian, bukan penerimaan Tahun 2024. Dibuktikan dengan data valid dari Pemprov. Kedua, ditegaskan tidak ada penyimpangan dan Ketiga, jangan jadi korban penipuan oleh oknum atau pihak yang mengatasnamakan Pj. Gubernur, Sekda atau siapapun.
‘’Permenpan-RB nomor 7/2022 tentang transformasi sistem kerja meliputi sempurnakan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. Selain itu, penyesuaian sistem kerja yang lebih agile (lincah) dan dinamis didukung pengelolaan kinerja ASN yang optimal termasuk didalamnya sederhanakan eselonisasi serta pengembangan sistem kerja berbasis digital. Jadikan prestasi sebagai sesuatu hal yang biasa bukanlah hal yang luar biasa,’’ kata mantan Kapolda Sultra ini.
Setelah sambutan Pj. Gubernur, dilanjutkan tutorial aplikasi pembayaran zakat oleh kepala sub-bagian tata usaha dan pengelola data Kemenkumham, yang disaksikan Pj. Gubernur, Sekda dan Peserta yang hadir.
Aplikasi ’’Bayar Zakat’’ berbasis digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat, dan sesuai Syariah Islam. Masyarakat Sultra bisa membayar zakat melalui https://bayarzakat.sultraprov.go.id.
Sementara itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkumham menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM hadir di Sultra untuk membantu kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Sultra.
‘’Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan akan ada dari teman-teman Biro Sumber Daya Manusia Kemenkumham yang akan membawakan materi terkait Pengadaan calon aparatur sipil negara dan implementasi sistem merit dan manajemen talenta dilindungi Kementerian Hukum dan Ham,’’ katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh kepala bagian perencanaan SDM Kemenkumham membahas terkait Pengadaan calon aparatur sipil negara dan kepala bagian perkembangan membahas terkait implementasi sistem merit dan manajemen talenta dilindungi Kementerian Hukum dan Ham.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Sultra, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenkumham beserta Jajaran, Asisten Sekda, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra, Kepala Baznas Sultra, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Kepala Sekolah SMA/SMK se-Sultra, Operator Zakat Pada Perangkat Daerah Pemprov Sultra dan penjabat terkait, serta hadir secara virtual Kepala Perangkat Daerah Kab/Kota, Sekda Kab/Kota se-Sultra.(has)
