Pj Gubernur: Libatkan Akademisi Untuk Selesaikan Konflik Warga Cempedak dan Kapal Cepat
Sejumlah isu menjadi bahasan dalam audiens beberapa pihak dengan Pj Gubernur Sultra Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H, di lobi Kantor Gubernur Sultra, Selasa (11/6). Salah satunya mengenai persoalan polemik nelayan Desa Cempedak, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dengan operator kapal cepat PT Pelayaran Dharma Indah.
Dalam arahannya, Andap Budhi Revianto menekankan semua pihak mencari solusi terbaik menengahi konflik operator kapal cepat dengan masyarakat nelayan Laonti. Diketahui, nelayan Laonti bersikeras melarang kawasan perairan Pulau Cempedak dijadikan sebagai rute lintasan kapal cepat.
Salah satu solusi yang dicapai adalah, agar kapal cepat bisa tetap melintas jalur Pulau Cempedak dengan melaksanakan pembangunan talud pengaman ombak. Ini dimaksudkan agar kawasan pemukiman nelayan tidak jadi korban abrasi akibat ombak yang diciptakan kapal cepat ketika melintas. Selain itu juga diminta agar mengurangi kecepatan kapal.
Mantan Kapolda Sultra ini meminta Dinas Perhubungan Sultra melibatkan akademisi, otoritas terkait termasuk Pemerintah Kabupaten serta perusahaan kapal melakukan telaah permasalahan secara komprehensif, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru.
‘’Jika opsi pembangunan talud disepakati, sumber anggaran mesti clear apakah akan ditangani APBN, APBD Sultra atau dana CSR perusahaan kapal cepat. Untuk itu perlu melibatkan Perguruan Tinggi dan Masyarakat melakukan kajian komprehensif ungkap,’’ kata Andap Budhi Revianto.
Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Komisi III DPRD Sultra, Asisten I Setda Sultra, Para Kepala OPD Pemprov Sultra, Kepala KSOP Kendari, Kapolres Konsel, Perwakilan Dit Polairud Sultra, Ketua PWI dan Pengurus PWI Sultra.(has)
