Sekda Sultra: Pengerjaan Poros Andoolo-Tinanggea Dilakukan Bertahap
Pemerintah Provinsi Sultra menginginkan agar seluruh jalan berstatus jalan provinsi yang ada di 17 kabupaten/kota, dapat dilakukan pembangunan maupun perbaikan jalan secara serentak dan tuntas. Namun, hal tersebut tentu sangat sulit diwujudkan. Sebab Pemprov dihadapkan pada berbagai pemenuhan kebutuhan lain yang juga bersifat penting dan mendesak. Sehingga kegiatan pembangunan jalan termasuk poros Andoolo-Tinanggea dilakukan bertahap. Kebutuhan mendesak tersebut misalnya, adanya pembangunan jembatan yang terputus, belum lagi penyiapan anggaran menghadapi penyelenggaraan pilkada.
Demikian ditegaskan Sekertaris daerah (Sekda) Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD., ketika menerima massa aksi demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Tinanggea dan Himpunan Pemuda Mandiri Lalonggasu, Lalowatu, dan Palotawo (HIPMILLP), Senin (8/7), di Kantor Gubernur Sultra.
Massa menyatakan menolak rencana pembangunan tahap awal Jalan Andoolo-Tinanggea yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan anggaran Rp 5,4 miliar pada tahun 2024. Recana tersebut menuai protes kalangan masyarakat setempat. Protes dilakukan mulai dari blokade jalan hingga menggelar aksi demonstrasi, termasuk mendatangi Kantor Gubernur Sultra.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan massa meminta agar jalan tersebut dianggarkan sesuai kesepakatan sebelumnya antara masyarakat bersama DPRD Sultra sebesar Rp 15 miliar dan menolak dana anggaran Rp 5,4 miliar, atau dengan pilihan menurunkan atau menaikkan status jalan dari provinsi jadi kabupaten atau nasional.
Menurut Sekda anggaran Rp 5,4 miliar tersebut merupakan hasil inventarisasi kebutuhan pembangunan jalan di Sultra dan merupakan porsi anggaran lebih besar dibandingkan jalan lainnya di Sultra.
’’Pemprov menerima penyampaian aspirasi ini. Namun, semua yang disampaikan tersebut membutuhkan proses. Misalnya untuk penurunan status jalan dilakukan setiap lima tahun sekali. Itu salah satunya, belum pemenuhan syarat yang lainnya,’’ kata Sekda Sultra ini.
Mantan Kadis Dikbud Sultra ini mengatakan, menghargai kesepakatan alokasi anggaran sekitar Rp 15 miliar. Tinggal dilakukan pengawalan secara bersama, baik Pemprov bersama DPRD, termasuk masyarakat. Apalagi, pembahasan tahun anggaran baru 2025, dimulai sekitar Agustus 2024.
’’Sultra ini memiliki 17 kabupaten/kota, yang pasti membutuhkan apa yang dibutuhkan masyarakat kita di Kabupaten Konawe Selatan. Tanpa menutup mata, Pemprov Sultra mengalokasikan Rp 5,4 miliar untuk pembangunan jalan pada tahap awal, tanpa harus adanya aksi demo terlebih dahulu,’’ kata Sekda.
Pembangunan tidak dilakukan sekaligus pada seluruh panjang jalan Andoolo-Tinanggea. Karena sebelumnya telah dihadapkan pada penyelenggaraan Pilpres dan berikutnya pada penyelenggaraan pilkada, belum lagi pembangunan jalan maupun jembatan di daerah lain. Anggaran Rp 5,4 miliar tersebut, tidak berhenti disitu dan tetap ada upaya memperjuangkan hal-hal yang telah jadi komitmen masyarakat bersama DPRD Sultra.
Sekda Sultra ini pun berharap, agar massa aksi tersebut dapat memahami dan menerima kondisi yang ada, dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM) Provinsi Sultra telah melakukan penandatangan kontrak pengerjaan ruas jalan dengan alokasi Rp 5,4 miliar, serta dilakukan penurunan alat berat di lokasi pengerjaan jalan.
Ketika menerima kedatangan massa aksi, Sekda Sultra didampingi anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, dalam rangka membawa aspirasi masyarakat.(has)
