Kadis Kominfo Jadi Pemateri di Rakor Bawaslu se-Sultra
Penting untuk membangun komitmen dan perspektif bersama dalam rangka mengintegrasikan data dan informasi demi mewujudkan Pemilu bersih dan jujur. Demikian pula menjaga integritas data dan informasi dalam Pemilu 2024, serta tantangan yang dihadapi dan perlunya peningkatan keamanan data melalui penerapan teknologi. Demikian dikalatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Prov. Sultra), Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., MM, menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Konsolidasi Data dan Informasi Pemilu 2024 yang di Aula Kantor Bawaslu Sultra, Jumat (23/8). Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sultra serta staf PPID Bawaslu se-Sultra.
’’Saya bukan orang yang lebih tahu, tetapi para Ketua Bawaslu dan anggotannya yang ada di lapangan dan sudah memahami kerja-kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota. Saya hanya berbagi pengetahuan dan tugas saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Prov. Sultra, yakni memberi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),’’ tegas Ridwan Badallah.
Ridwan juga menekankan bahwa integritas data dan informasi memiliki peran strategis dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan bersih dan jujur. Selain itu, data dan informasi dari berbagai sumber seperti TPS, PPK dan KPU harus disatukan dengan format dan sistem standar. Teknologi dan perangkat lunak yang tepat diperlukan untuk mengolah data tersebut, guna memastikan keakuratan dan keamanannya.
‘’Strategi utama dalam menjaga integritas data Pemilu 2024 yang terbagi atas empat poin, yaitu: pengumpulan data, standarisasi format dan sistem data, pengolahan data, dan pelaporan hasil,’’ kata Ridwan Badallah.
Tantangan yang dihadapi meliputi keamanan data, keterlambatan data, dan kualitas data, yang semuanya butuh solusi seperti penguatan keamanan sistem, pelatihan intensif bagi petugas pemilu, serta peningkatan infrastruktur teknologi. Paparan ini juga membahas peran penting teknologi dalam menjaga integritas data dan informasi, termasuk penggunaan Sistem Informasi Pemilu (SIP) untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data, aplikasi mobile untuk pemantauan real-time, serta penerapan big data dan analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota mengangkat isu blank spot yang mengganggu kelancaran Pemilu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Konsel dan Ketua Bawaslu Butur. Kadis Kominfo Sultra merespon dengan meminta Bawaslu Provinsi mengirimkan data daerah yang bermasalah agar segera ditindaklanjuti sebelum Pilkada.
’’Kita perlu segera mengidentifikasi daerah yang bermasalah dengan blank spot. Data tersebut harus segera dikirimkan agar kami bersama provider dapat melakukan penanganan langsung di lapangan,’’ ujar Ridwan Badallah.(has)
