Pj Gubernur Sultra Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, menghadiri acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8). Menuut Andap, dirinya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.
’’Saya akan kembali ke Sultra untuk segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Saya akan koordinasi dengan Penyelenggara, Pengawas Pemilu serta jajaran TNI Polri untuk memitigasi berbagai potensi kerawanan Pilkada yang ada,’’ kata mantan Kapolda Sultra ini.
Terkait pembangunan IKN, Sekjen Kemenkumham ini mengungkapkan kekagumannya terhadap IKN yang tak hanya sebagai proyek fisik, tapi juga sebagai langkah visioner mengubah wajah bangsa untuk generasi mendatang.
‘’IKN bukan hanya simbol komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merubah mindset dan pola kerja kita,’’ ujar Andap.
Sebelumnya, Gubernur Sultra bersama 35 Gubernur, 98 Walikota, dan 416 Bupati se-Indonesia melihat Embung dan Sumbu Kebangsaan dengan dipandu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga selaku Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimoeljono. Menteri PUPR menjelaskan mengenai Embung yang dapat menurunkan suhu di perkotaan. ’’Saat ini, indeks kualitas udara di IKN di level 6, sedangkan di negara dan kota besar lainnya mencapai angka di atas 50,’’ jelas Basuki.
Setibanya di halaman Istana, para Kepala Daerah berkesempatan berfoto bersama Presiden, Wakil Presiden, Mensesneg, Menseskab, Mendagri, MenPUPR, Panglima TNI, Kapolri dan Wamen ATR/BPN.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melaporkan jumlah Kepala Daerah yang hadir di IKN dan merupakan kebanggaan dan kehormatan tersendiri diundang oleh Presiden Joko Widodo.
‘’Atas nama Rekan-rekan Kepala Daerah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kesempatan untuk hadir langsung disini, di tempat yang sangat megah ini. Dilaporkan Pak Presiden, total ada 517 Kepala Daerah yang hadir secara langsung baik penjabat maupun yang definitif dengan rincian 36 Gubernur, 98 Walikota dan 416 Bupati,’’ ungkapnya.
Dalam arahannya Joko Widodo mengatakan, melalui IKN ditunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota sesuai keinginan dan desain sendiri. Istana ini merupakan hasil karya anak Bangsa, berbeda dengan Istana di Jakarta dan Bogor yang merupakan peninggalan kolonial.
Presiden mengungkapkan IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city kota yang didominasi lingkungan hijau, bukan beton dan kaca. Presiden mengatakan bahwa IKN merupakan smart city yang ditopang teknologi dalam setiap aktivitasnya. Ke depan juga akan digunakan pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik.
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah segera merealisasikan APBDnya. Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.
’’Uang beredar di daerah Bapak Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga tidak kuat. Segera keluarkan,’’ tegas Presiden Jokowi, seraya menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Presiden juga menginstruksikan para kepala daerah mengidentifikasikan kelebihan maupun kekurangan Kabupaten/Kota. Buat kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Bangun kerjasama antar daerah dengan baik, seperti urusan pengelolaan sampah. Lalu saya harapkan juga adanya backup data di daerah Bapak Ibu sekalian.
Selain itu, Presiden juga menekankan para Gubernur untuk mendukung penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024. ’’Bantu dan sukseskan PON 2024,’’ tegas Jokowi.
Presiden juga mengharapkan para kepala daerah untuk menyiapkan ruangan, dan cathlab guna menunjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah masing-masing. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan urusan anggaran dan keamanan terkait Pilkada serentak di depan para Kepala Daerah. Jokowi meminta anggaran Pilkada serentak segera diselesaikan.
’’Saya minta urusan anggaran harus segera selesai. Anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan ke Kapolda, kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan Pilkada yang kita akan selenggarakan di bulan November mendatang,’’ tambahnya.(has)
