Kadis Kominfo Apresiasi BSSN Dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Sultra

Berita Utama243 Dilihat

Kadis Kominfo Apresiasi BSSN Dalam Pengukuran
Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Sultra

Tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaksanakan kegiatan penilaian tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama empat hari. Tujuan kegiatan ini untuk membantu Sultra memetakan kondisi penerapan keamanan siber, mencakup aspek tata pola, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Penilaian ini menggunakan tiga instrumen utama yaitu, indeks keamanan informasi, cyber security maturity dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi. Dengan demikian, diharapkan dapat diukur sejauh mana penerapan keamanan siber dan sandi di Sultra dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang melibatkan seluruh bidang.

’’Harapannya, kegiatan penilaian ini dapat mendorong peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski sudah ada kemajuan dicapai Dinas Kominfo, peningkatan yang ada belum signifikan. Terutama karena adanya keterbatasan dalam infrastruktur dan SDM. Dengan pelaksanaan penilaian ini, diharapkan dapat teridentifikasi area yang perlu diperbaiki, hingga keamanan siber di Sultra dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang.’’ ujar anggota BSSN Jakarta dalam pertemuan akhir dari kegiatan Pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemprov Sultra yang dilaksanakan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia RI di aula Mepokooaso Diskominfo Sultra, Rabu (16/10).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., mengapresiasi kunjungan tim Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rangka pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis Kominfo menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di Sultra.

’’Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan infrastruktur keamanan siber di daerah kami,’’ ujarnya.

Kadis Kominfo menekankan pentingnya program pembangunan Cyber CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan siber.

’’Meskipun terdapat perbedaan pemikiran, kami yakin bahwa dengan adanya program ini, infrastruktur yang ada dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan amanat pemerintah,’’ tambahnya.

Diharapkan, hasil dari pengukuran ini dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi tantangan di era digital.

Sementara itu Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menyampaikan pemaparan mengenai Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKS) menjelaskan, bahwa PTKKS terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BSSN merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui literasi keamanan siber. Kemudian pengawalan terhadap kebijakan manajemen keamanan informasi, serta penerapan sistem kriptografi untuk keamanan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang kompleks dan melindungi data serta informasi publik secara efektif.

Selain itu, Kepala Bidang Persandian Richardin M. Pua mengungkapkan harapannya agar penilaian yang dilakukan saat ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama semua komponen yang terlibat, bukan hanya dari bidang persandian, tetapi juga dari bidang lainnya.

’’Mengajak semua perwakilan Kepala Bidang untuk bersama memahami bahwa penilaian ini bukanlah suatu hukuman. Melainkan sebuah upaya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun. Ia juga menekankan pentingnya penilaian ini sebagai langkah strategis menuju keberhasilan berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di tahun depan,’’ ungkapnya.(has)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *