Sultra Miliki Sekitar 1.500 BUMDes
’’Partisipasi aktif kita semua, merupakan wujud nyata komitmen dan dedikasi dalam memajukan BUMDes di Sultra. Kita semua berharap melalui rapat ini, BUMDes dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menunjang program kerja TPAKD kabupaten kota di Sultra’’.
Demikian ditegaskan Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H dalam sambutan ketika membuka Rapat Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) se-Sultra di Kota Kendari, Senin (16/12). Kegiatan ini bertujuan memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Bumi Anoa.
Menurut Asrun Lio, saat ini TPAKD telah terbentuk di 17 kabupaten/kota se-Sultra. Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman program kerja di semua TPAKD. Salah satu program yang akan dijalankan adalah pembentukan warung ketahanan pangan di setiap BUMDes yang aktif.
Sekda Sultra mengungkapkan, di Bumi Anoa terdapat kurang lebih 1.909 desa dengan sekitar 1.500 BUMDes. Namun, belum semua memiliki badan hukum. Ke depan, warung ketahanan pangan akan jadi penopang sarana pertanian yang ada di desa, dan akan terus dikembangkan menjadi BUMDes yang mandiri.
’’Dengan demikian, TPAKD kabupaten kota dapat menjadi sarana inklusi dan edukasi keuangan di desa. Selain itu, langkah penting lainnya adalah memastikan akses bagi pengelola BUMDes dan seluruh lapisan masyarakat, untuk mendapatkan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi,’’ ujar mantan Kadis Dikbud Sultra ini.
Menurut dia, melalui upaya tersebut nantinya, secara tidak langsung telah membuka peluang bagi semua orang, untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
’’Rapat kerja ini akan terus ditingkatkan pada tingkat OPD atau pokja pada masing-masing OPD. Dalam rangka menunjang program kerja yang telah diprogramkan, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan melibatkan OPD terkait. Sehingga, upaya ini dapat berjalan demi pengembangan ekonomi di desa,’’ kata ketua IKA Unhas Sultra ini.
Ketua Ikatan Progra Studi Bahasa Inggris Unhalu ini menerangkan, pembahasan program kerja TPAKD se Provinsi Sultra tersebut cukup penting. Ini mengingat program literasi dan inklusi keuangan di daerah juga memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas pendidikan dan seluruh elemen masyarakat.
’’Pendidikan keuangan harus dimulai dari usia dini dan terus ditingkatkan sepanjang kehidupan. Lembaga keuangan perlu terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah. Percepatan akses keuangan di daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ tuturnya.
Sekda Sultra melanjutkan, hal tersebut bukan hanya tentang memberikan kemudahan akses pelayanan keuangan, tapi juga tentang bagaimana dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan inklusi finansial, dan pada akhirnya memperkuat ekonomi daerah.
“Kembali saya tekakan bahwa rapat kerja TPAKD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjadikan satu program kerja yang terpadu dan terarah. Guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim percepatan akses keuangan daerah. Melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik yang akan kita lakukan, saya yakin kita dapat rumuskan strategi dan langkah konkret yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut,’’ harapnya.(has)
