Mendagri dan Dua Ribu Lebih Pejabat Daerah
Akan Hadiri Rakornas PHD 2025 di Sultra
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen (Purna) Andi Sumangerukka (ASR) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ruang kerja Gedung A Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/8). Pertemuan membahas kesiapan Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025, di Kota Kendari, Sultra.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur ASR menyampaikan kesiapan Sultra sebagai tuan rumah Rakornas yang dijadwalkan berlangsung pada 26-28 Agustus. Gubernur berharap, kegiatan ini jadi momentum memperkuat kualitas regulasi dan tata kelola produk hukum di daerah.
Mendagri Tito Karnavian yang didampingi Dirjen Otonomi Akmal Malik menyambut baik inisiatif Gubernur Sultra dan menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan rakornas tersebut. Mendagri juga menyampaikan kesediaan hadir dalam acara yang akan dihadiri gubernur se-Indonesia itu. Tak hanya itu, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga terkonfirmasi akan hadir dalam Rakornas. Antara lain Menteri Hukum, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Rakornas PHD akan dihadiri pula ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, ketua badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sekretaris dewan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, kepala biro hukum provinsi se-Indonesia, serta kabag hukum kabupaten/kota se-Indonesia, dengan total peserta sebanyak 2.222 orang, belum termasuk pendamping para pejabat tersebut.
Rakornas mengusung tema ’’Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita’’, yang menegaskan peran strategis regulasi daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, menyampaikan bahwa Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 akan jadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Rakornas Kementerian Dalam Negeri.
’’Ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi momentum penting memperkuat peran hukum daerah dalam mendorong kemudahan investasi dan memperkokoh arah pembangunan nasional,’’ ujarnya.
Kegiatan akan dipusatkan di kompleks Kantor Gubernur Sultra dengan dua agenda utama. Pertama, apel bersama pemantapan pelaksanaan produk hukum daerah dan rapat koordinasi nasional. Acara ini juga akan diisi dengan talkshow dengan narasumber dari berbagai kementerian serta menyuguhkan pameran produk ekonomi kreatif.
Dalam apel tersebut juga akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang sinergi pembentukan produk hukum daerah, sebagai simbol penguatan kolaborasi dalam sistem regulasi nasional.
Rakornas PHD Tahun 2025 diharapkan jadi momentum strategis bagi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menunjukkan peran aktifnya dalam reformasi kebijakan hukum di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra berkomitmen mewujudkan produk hukum berkualitas, investasi yang mudah, dan pemantapan Astacita sebagai arah pembangunan nasional yang berkelanjutan.(has)
