Oleh : Dr. drs. Sabaruddin Labamba, MSi
Dosen llmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara.
Kasus yang dikaitkan dengan Nur Alam Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode 2008 -2013 dan 2013- 018 mengenai pendirian akta yayasan baru ketika masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus tercatat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara, tidak dapat dipahami secara sederhana hanya melalui tuduhan hukum atau opini politik semata. Persoalan tersebut harus dilihat secara lebih objektif dalam kerangka negara hukum, tata kelola pemerintahan, dan dinamika politik lokal di Indonesia.
Di satu sisi, muncul kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena yayasan pendidikan tinggi tersebut memiliki keterkaitan historis dengan pemerintah daerah. Ketika seorang kepala daerah aktif berada dalam struktur yayasan, apalagi ikut mendirikan akta baru, sebagian pihak menilai terdapat potensi tumpang tindih antara kewenangan publik dan kepentingan kelembagaan. Dalam prinsip good governance, pejabat publik memang dituntut menjaga integritas jabatan, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan bahwa tiap kebijakan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Namun di sisi lain, tuduhan yang berkembang juga harus diuji secara proporsional dan berbasis fakta hukum. Tidak setiap keterlibatan kepala daerah dalam lembaga pendidikan otomatis dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau tindak pidana. Harus dibedakan secara tegas antara persoalan administratif, tanggungjawab politik, etika jabatan, dan kriminalisasi hukum. Dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dipersalahkan hanya karena persepsi politik atau tekanan opini publik, melainkan harus dibuktikan melalui unsur-unsur hukum yang jelas seperti adanya penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi yang melawan hukum, atau kerugian negara yang nyata. Dalam konteks pembangunan daerah, perhatian seorang gubernur terhadap pendidikan tinggi sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi swasta di banyak daerah sering jadi penopang utama akses pendidikan masyarakat ketika kapasitas perguruan tinggi negeri masih terbatas. Karena itu, pemberian bantuan anggaran untuk pembangunan gedung, laboratorium, sarana pendidikan, maupun peningkatan kualitas akademik bukanlah sesuatu yang otomatis salah. Jika bantuan tersebut dilakukan melalui mekanisme resmi APBD, mendapat persetujuan legislatif, memiliki dasar hukum yang jelas, diaudit secara terbuka, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan. Dalam perspektif ini, yang semestinya dinilai bukan sekadar relasi personal kepala daerah dengan yayasan, tetapi apakah terdapat pelanggaran hukum dan penyimpangan anggaran yang dapat dibuktikan secara sah. Persoalan jadi kompleks karena dalam politik lokal Indonesia, institusi pendidikan sering kali bukan hanya arena akademik, tetapi juga ruang pengaruh sosial dan legitimasi elite.
.
Dukungan terhadap lembaga pendidikan dapat dibaca sebagai pengabdian bangunan satu kelompok, tapi dapat pula ditafsirkan sebagai konsolidasi pengaruh politik oleh kelompok lain. Di sinilah narasi konflik kepentingan, politisasi hukum, dan kriminalisasi kekuasaan sering saling beririsan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif oligarki dan relasi kekuasaan sebagaimana dibahas oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz. Dalam analisis mereka, relasi antara elite politik, birokrasi, dan institusi sosial di Indonesia pasca Reformasi menunjukkan bahwa berbagai institusi strategis termasuk pendidikan kerap menjadi arena perebutan pengaruh dan legitimasi kekuasaan. Karena itu, proses hukum terhadap elite politik sering kali tidak hanya dibaca sebagai penegakan hukum murni, tetapi juga sebagai bagian dari konfigurasi pertarungan politik dan distribusi kekuasaan.
.
Oleh sebab itu, penilaian terhadap kasus seperti ini semestinya dilakukan secara jernih, adil, dan objektif. Kritik terhadap konflik kepentingan tetap penting sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetapi tuduhan kriminalisasi juga tidak boleh dibangun hanya atas dasar stigma politik. Negara hukum menuntut pembuktian yang sah, sedangkan demokrasi yang sehat menuntut etika kekuasaan yang transparan. Di antara dua kutub itulah publik seharusnya menempatkan persoalan ini secara proporsional, antara kepentingan pembangunan pendidikan, integritas jabatan publik, dan kemungkinan adanya politisasi dalam penegakan hukum.
Program ‘’Cerdas Sultraku’’ dan Politik Pembangunan Pendidikan Era Pemerintahan Gubernur Nur Alam
Dalam konteks pembangunan daerah di Sulawesi Tenggara, salah satu program yang cukup menonjol pada era pemerintahan gubernur Nur Alam adalah gagasan “Cerdas Sultraku”. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan pendidikan semata, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia untuk memperkuat kapasitas daerah dalam jangka panjang.
Secara konseptual, “Cerdas Sultraku” lahir dari kesadaran bahwa daerah yang kaya sumber daya alam tidak akan mampu bersaing tanpa investasi serius pada kualitas manusia. Di tengah ketimpangan pendidikan, keterbatasan akses perguruan tinggi, dan rendahnya kualitas sarana pendidikan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah pada masa itu mencoba membangun narasi bahwa kemajuan daerah harus dimulai dari pembangunan manusia yang terdidik dan kompetitif. Program tersebut antara lain diwujudkan melalui:
- Pemberian bantuan pendidikandan beasiswa, dukungan anggaran terhadap perguruan tinggi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan masyarakatdaerah terpencil, serta penguatan kerja sama pendidikan tinggi.
Dalam banyak pandangan masyarakat lokal, kebijakan tersebut dianggap memberikan dampak terhadap meningkatnya akses pendidikan bagi generasi muda Sulawesi Tenggara. Sejumlah perguruan tinggi swasta memperoleh perhatian pembangunan, termasuk bantuan fasilitas akademik dan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah pada masa itu juga berupaya membangun citra bahwa pendidikan merupakan instrumen utama mobilitas sosial masyarakat daerah. Namun sebagaimana banyak program populis pembangunan daerah di Indonesia, “Cerdas Sultraku” juga tidak lepas dari kontroversi politik. Dukungan pemerintah daerah terhadap institusi pendidikan tertentu memunculkan kritik mengenai potensi kedekatan politik, konflik kepentingan, dan penggunaan sumber daya negara untuk memperkuat jaringan pengaruh elite lokal. Kritik tersebut semakin menguat ketika dikaitkan dengan posisi Nur Alam dalam yayasan pendidikan tinggi tertentu.
Di sinilah perdebatan muncul antara dua cara pandang. Pandangan pertama melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepala daerah terhadap pembangunan pendidikan di wilayah yang masih tertinggal. Dalam perspektif ini, seorang gubernur dianggap wajar memberi perhatian besar kepada perguruan tinggi swasta karena institusi tersebut membantu negara memperluas akses pendidikan masyarakat. Apalagi dalam banyak daerah di Indonesia, perguruan tinggi swasta sering menjadi tulang punggung pendidikan tinggi akibat keterbatasan kapasitas perguruan tinggi negeri.
Pandangan kedua menilai bahwa kedekatan antara kekuasaan politik dan institusi pendidikan berpotensi menciptakan patronase politik. Bantuan anggaran yang tidak dikelola secara transparan dapat menimbulkan persepsi publik bahwa program pendidikan bukan hanya untuk pembangunan manusia, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan jaringan elite daerah.
Terlepas dari perdebatan tersebut, program “Cerdas Sultraku” menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi arena penting dalam politik pembangunan daerah pasca-Reformasi. Kepala daerah tidak lagi hanya berlomba membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun simbol kemajuan melalui investasi pendidikan. Dalam banyak kasus, keberhasilan politik seorang pemimpin daerah mulai diukur dari sejauh mana ia mampu menciptakan generasi baru yang lebih terdidik, modern, dan kompetitif. Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif pembangunan manusia (human development) yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan sosial. Pemikiran seperti ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed bahwa pendidikan bukan sekadar proses akademik, tetapi alat pembebasan sosial dan transformasi masyarakat.
Dalam konteks Sulawesi Tenggara, program “Cerdas Sultraku” dapat dipahami sebagai upaya membangun modernisasi daerah melalui pendidikan. Persoalannya kemudian bukan hanya apakah program itu memiliki dimensi politik, tetapi apakah manfaatnya benar• benar dirasakan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.
Berikut adalah data 1PM Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan data BPS dari tahun 2010-2018. Tahun 2010 yaitu 65,99. Tahun 2011 yaitu 66,52. Tahun 2012 sebesar 67,07 kemudian tahun 2013 sebesar 67,55. Adapun di tahun 2014 yaitu 68,01. Lalu di tahun 2015 sebesar 68,75. Sedangkan di tahun 2016 yaitu 69,31. Tahun 2017 sebesar 69,86 serta tahun 2018 yaitu 70,61.
Dari data BPS tersebut di atas lndeks Pembangunan Manusia (1PM) di Sulawesi Tenggara era kepemimpinan Gubernur Nur Alam mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2018 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Sulawesi Tenggara masuk kategori IPM “tinggi”. Data tersebut menunjukkan bahwa selama satu dekade terjadi tren peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara, terutama pada aspek: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Pada akhir era kepemimpinan Nur Alam, IPM Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan cukup signifikan dari kisaran 67-68 menjadi 70,61 pada tahun 2018. Kenaikan ini sering dikaitkan dengan penguatan pembangunan pendidikan, infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan program pembangunan sumber daya manusia seperti “CERDAS SULTRAKU”.
Pada akhirnya, ukuran utama sebuah kebijakan publik bukan hanya polemik politik di sekitarnya, melainkan dampak nyata yang ditinggalkan bagi generasi masa depan.
Wassalam
@sbl63_12052026
